Diduga Pemdes Muara Danau Kangkangi UU no 14 tahun 2008 dan UU no 6 tahun 2014

Ilhamsyah

- Penulis

Jumat, 14 Juni 2024 - 05:37 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jambi,MA – Adanya dana desa yang disalurkan keseluruh desa di Indonesia dengan tujuan pemerataan pembangunan mulai dari tingkat bawah sampai pusat, maka pemerintah menerbitkan UU Desa Nomor 6 Tahun 2014. Sebagai konsekuensi diberlakukannya UU Desa, pemerintah desa kini dituntut untuk memberlakukan keterbukaan informasi publik. Maksud dari diadakannya keterbukaan informasi publik pada pemerintahan desa agar warga desa mengetahui berbagai informasi tentang kebijakan dan pembangunan desa sehingga akan terbangun akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Terkait keterbukaan informasi publik, pemerintah telah juga ada menerbitkan UU no 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.

Adapun UU Desa yang mengatur tentang keterbukaan publik terdapat dalam beberapa pasal seperti pasal 24 asas penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan asas salah satunya adalah keterbukaan, pasal 26 ayat (4) huruf f Dalam melaksanakan tugas, Kepala Desa berkewajiban melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme. kemudian dalam pasal 27 huruf c dan d kepala desa wajib memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran dan memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran melalui papan informasi realisasi penggunaan anggaran.

pada pasal 68 ayat (1) huruf a berbunyi masyarakat desa berhak meminta Dan mendapatkan informasi dari pemerintah desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan Pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa dan yang terakhir pasal 86 ayat (1) Desa berhak mendapatkan akses informasi melalui sistem informasi desa yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan (5) Sistem informasi desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola oleh Pemerintah Desa dan dapat diakses oleh masyarakat desa dan semua pemangku kepentingan.

BACA JUGA  Gubernur Al Haris Harap APDESI, PABPDSI dan PPDI Bersatu Untuk Membangun

Infografis Desa,
Isi dari infografis tersebut tentang penggunaan dan pemanfaatan dana desa antara lain pemasukan keuangan seperti sumber dana yang diperoleh desa dan pengeluaran keuangan seperti pembinaan masyarakat, pemberdayaan masyarakat, penyertaan modal usaha, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa ditampilkan didalam infografis tersebut

Dengan adanya infografis tersebut masyarakat dapat mengawasi penggunaan dan pemanfaatan dana desa juga dapat berpartisipasi dalam pembangunan desa sehingga tercipta akuntabilitas penggunaan dana desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Hal ini ada yang tidak dilakukan oleh Pemdes Muara Danau, di Kecamatan Ranah menalu, Kabupaten Tanjab Barat, Provinsi Jambi.

BACA JUGA  Tim Penyelam Basarnas Jambi Temukan Jasad Pencari Biji Besi di Sungai Batanghari

Pemdes Muara Danau tidak memajang papan Infografis yang disenyalir kangkangi keterbukaan informasi publik.

Didesa juga tidak ditemukan papan informasi realisasi penggunaan anggaran tahun sebelumnya. Sehingga dengan situasi ini, Pemdes Muara Danau diduga ada unsur kesengajaan Kangkangi dua UU ini.

Kepada pihak pengawasan anggaran desa, juga pembinaan terhadap desa, baik di tingkat kecamatan yaitu oleh BPD dan Camat, maupun di tingkat kabupaten oleh Dinas PMD, Inspektorat juga tim APIP kabupaten, agar bisa mengingatkan kepada Kepala Desa sebagai penanggung jawab, bahkan jika diperlukan, diberi teguran tertulis atau sangsi yang sifatnya pembinaan.

Hal ini demi terciptanya keterbukaan informasi terhadap publik, masyarakat desa setempat.

Kades Muara Danau saat dikonfirmasi dirumahnya, kades mengatakan sudah dipesan pembuatannya, nanti kita pasang la,ungkap nya kades…”

 

 

(Red Ilham)

Berita Terkait

Yamaha NMax Turbo dan Yamaha NMax Neo Hadir di Jambi Dengan Teknologi YECVT
Sambut Kepulangan 446 Jemaah Haji Jambi Kloter 25, Sekda Sudirman: Tingkatkan Keimanan dan Ketaqwaan
Kabag Ops Polresta Jambi Pimpin Rakor TWG Konseria “JKT 48 dan Feel Koplo”.
Kapolri Tegaskan Polisi Tidak Anti Kritik, Terhadap Fonomena Jurnalis Medsos
Koperasi BAM dan Kelompok Tani Karya Makmur sepakat untuk berdamai. Kedua belah pihak pun menandatangani
Kejati Jambi Gelar Bakti Sosial Dalam Rangka HBA Ke-64 Tahun 2024
Polresta Jambi Turut Terima Penghargaan Juara II Polres Terbaik Kelompok B Kompolnas Awards 2024
DISERAHKAN KAPOLRI, POLDA JAMBI KEMBALI MERAIH PENGHARGAAN POLDA TERBAIK TIPE B KOMPOLNAS AWARD 2024
Berita ini 6 kali dibaca
Tag :

Berita Terkait

Sabtu, 20 Juli 2024 - 09:00 WIB

Yamaha NMax Turbo dan Yamaha NMax Neo Hadir di Jambi Dengan Teknologi YECVT

Sabtu, 20 Juli 2024 - 08:43 WIB

Sambut Kepulangan 446 Jemaah Haji Jambi Kloter 25, Sekda Sudirman: Tingkatkan Keimanan dan Ketaqwaan

Jumat, 19 Juli 2024 - 17:45 WIB

Kabag Ops Polresta Jambi Pimpin Rakor TWG Konseria “JKT 48 dan Feel Koplo”.

Jumat, 19 Juli 2024 - 08:24 WIB

Kapolri Tegaskan Polisi Tidak Anti Kritik, Terhadap Fonomena Jurnalis Medsos

Kamis, 18 Juli 2024 - 17:50 WIB

Koperasi BAM dan Kelompok Tani Karya Makmur sepakat untuk berdamai. Kedua belah pihak pun menandatangani

Kamis, 18 Juli 2024 - 12:12 WIB

Polresta Jambi Turut Terima Penghargaan Juara II Polres Terbaik Kelompok B Kompolnas Awards 2024

Kamis, 18 Juli 2024 - 12:03 WIB

DISERAHKAN KAPOLRI, POLDA JAMBI KEMBALI MERAIH PENGHARGAAN POLDA TERBAIK TIPE B KOMPOLNAS AWARD 2024

Kamis, 18 Juli 2024 - 11:58 WIB

Tingkatkan Ketaqwaan dan Keimanan, Polresta Jambi Rutin Gelar Binrohtal Kepada Personel.

Berita Terbaru