Tanjabbar,MA – Diduga adanya Penyelewengan Keuangan Desa Lampisi,Kecamatan Renah Mendaluh,Kabupaten Tanjab Barat, bersumber dari Dana Desa,Alokasi Dana Desa ,Bagi Hasil Pajak, Bantuan Propinsi Maupun Pendapatan Asli Desa,warga meminta Aparat Penegak Hukum mengcross chek dan Mengaudit Keuangan Desa selama dijabat oleh H Mustofa selaku Kepala Desa.
Dimana dalam pengelolaan Keuangan Desa tidak Transparan
Keuangan Semua dikendalikan oleh Kepala Desa,Pekerjaan Desa dimonopoli termasuk Belanja Bahan Material Banggunan,Adanya Mark Up Anggaran, Harga Satuan Barang yang tertera didalam RAB dengan Harga Toko terlalu Mahal,adanya Manipulasi barang Material didalam RAB yang tak sinkron dengan realitas
Sebenarnya,misalkan jika didalam RAB tertulis penggunaan Material Semen sebanyak 120 sak kenyataan hanya digunakan 70 sak,hal ini bisa dibuktikan dengan Hasil pekerjaan,apabila sesuai dengan RAB tentu mutu, Kualitas,Kuantitas terjaga, dan Kepala Desa juga di duga mengelapkan PAD Desa Yeng bersumber dari bagi hasil BUMDesa, yang bergerak pada Usaha Rental alat Berat,Kebun sawit TKD dan penarikan Retribusi pasar
ADVERTISEMENT
. SCROLL TO RESUME CONTENT
Salah satu warga yang enggan Namanya dipublikasi menyampaikan Pengelolaan Keuangan Desa Lampisi sepenuhnya mengangkangi Aturan Pemerintah seperti Transparansi Anggaran,Perencanaan Pembangunan,memonopoli setiap Kegiatan Tampa melibatkan warga,” Transparanai diabaikan,dan juga tak melibatkan warga dalam setiap kebijakan maupun keputusan terutama jika menyangkut Keuangan,”Katanya,
Lanjutnya bukan itu saja dalam mengelola Keuangan Desa semua dimonopoli oleh Kepala Desa terlihat dengan jelas setiap kali pembangunan yang belanja barang,Membayar Gaji pekerja,bahkan mengawasi tak terlihat staf maupun TPK ” Setiap Pembangunan yang ada tak ada TPK , kalau tidak percaya tanya sendiri.meskipun ada hanya sebagai pelengkap.jika memang ada TPK Tanya Design dan RAB,saya menyakini tak tahu sama sekali.” ucapnya lagi.
Selaku warga berharap Program Swakelola yang semestinya keterlibatan warga secara aktif agar Program ini mampu mendobrak Perekonomian Masyarakat Perdesaan,” Warga sudah Tahu adanya itikad buruk Kades dalam mengelola Keuagan Desa,namun warga enggan saja mengkritk ? Meski tak diikut sertakan dalam Perencanaan,Pengelolaan,Pengawasan serta Pelaporan,”Ujarnya.
Pria Berbadan Gempal ini berharap Pihak Hukum mengambil tindakan Nyata, mengcross chek Pekerjaan Pisik serta Mengaudit Keuangan Desa selama dijabat oleh H Mustofa sebagai Kades,”Warga sangat berharap APH jangan tutup Mata Terkait adanya dugaan penyelewengan Keuangan Desa, Audit Keuangan Desa,jika memang terbukti ambil tindakan,” Katanya Mantap.
Terpisah warga lainnya juga membeberkan hal berbeda,Terkait pengelolaan Kebun sawit TKD dan Bagi Hasil Bumdes Tampa Musyawarah tentu ini menyalahi Aturan,jika memang dimusyawarahkan minta Notulen Rapatnya serta lihat Pendapatan Desa pertahun sangat kecil ? ” PAD Desa begitu besar sementara yang tertera di APBDss sangat kecil,” Ujarnya.
Bahkan menurut salah satu sumber dari Rekan Pers bahwa Kades ini tak segan- segan mencaplok Nama instansi pemerintah untuk mengelabui warga,” omongan Kades ini jangan terlalu dipercaya bang? Dia sering caplok Nama institusi lainnya,” Terangnya singkat .
Sementara Kades Lampisi H Mustofa belum bisa dikompirmasi terkait persoalan ini.
Sementara Dinas PMD Tanjab Barat,Inspektorat dan BPK Stagtemennya akan dimuat pada Pemberitaan selanjutnya.
( Zulkatan/Tim)
