Jakarta,MA-Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi mendaftarkan sebanyak 78 ribu pekerja rentan yang berada di setiap desa dan kelurahan dalam program BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK). Seluruh pekerja yang terdaftar itu akan mendapatkan perlindungan dari risiko kecelakaan kerja dan kematian.
Diketahui, hal ini merupakan turunan program pembangunan yang digagas Gubernur Jambi Al Haris seperti DUMISAKE dan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (BKBK). BKBK sendiri merupakan program penguatan desa dalam rangka melaksanakan pembangunan masyarakat yang mana mendapat alokasi dana provinsi sebesar Rp 100 juta per desa/kelurahan.
Berangkat dari program BKBK tersebut, sebanyak 10% dari dana bantuan desa dan kelurahan diberikan untuk menjamin sebanyak 78 ribu pekerja rentan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Pelaksanaan program BKBK ini diatur melalui Pergub No 16 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus dan Keputusan Gubernur Jambi Nomor: 853/KEP.GUB/DP3AP2-4.2/2022.
ADVERTISEMENT
.SCROLL TO RESUME CONTENT
Sebagai realisasi hal tersebut, Direktur Kepesertaan BPJAMSOSTEK Zainudin bersama Al Haris secara langsung memberikan santunan kematian serta manfaat beasiswa pendidikan anak kepada 6 orang ahli waris dari pekerja yang didaftarkan melalui program BKBK pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jambi di Gedung DPRD, Jumat (6/1).
BPJS Ketenagakerjaan Perkenalkan Fitur E-Klaim untuk Pekerja Migran
Dalam kesempatan itu, Zainudin turut mengapresiasi komitmen tinggi dan kepedulian yang ditunjukan oleh Gubernur Al Haris dalam menjamin terciptanya perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.
“Apa yang dilakukan oleh Pemprov Jambi ini merupakan yang pertama, ini juga sudah sejalan dengan apa yang diinginkan oleh Bapak Presiden kita, kita akan mulai membangun dari yang paling luar, dari desa dan kelurahan,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (6/1/2023).
“Hampir 65% pekerja Informal atau pekerja bukan penerima upah terdapat di desa dan kelurahan, sehingga perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan juga sebaiknya dimulai dari desa dan kelurahan,” sambungnya.
Zainudin menjelaskan sepanjang tahun 2022, BPJS Ketenagakerjaan telah membayarkan manfaat kepada seluruh peserta di Provinsi Jambi senilai Rp 304 miliar dengan jumlah kasus sebanyak 26 ribu kasus. Sementara untuk kepesertaan Non ASN telah menerima manfaat sebesar Rp 1,1 miliar dengan jumlah 34 kasus selama 2022.
Sadar Pentingnya Jadi Peserta JKN, Pengusaha Ini Daftarkan Pekerjanya
Lebih lanjut, Zainudin mengungkapkan BPJAMSOSTEK saat ini memiliki 4 ekosistem yang akan menjadi fokus penambahan peserta penerima perlindungan di tahun 2023. Di antaranya ekosistem desa seperti perangkat desa, RT/ RW, Bhabinkamtibmas.
Kemudian, ekosistem pasar yang di dalamya terdapat pasar modern dan tradisional, ekosistem pada e-commerce dan UMKM, serta yang terakhir ekosistem pada pekerja rentan seperti pekerja informal atau pekerja bukan penerima upah, pekerja miskin dan tidak mampu.
“Kami akan fokus pada pekerja informal yang memang jumlahnya sangat banyak, beberapa langkah akan kami tempuh antara lain menggunakan sistem keagenan dan juga sistem auto debet, ini akan memudahkan pekerja informal untuk membayar iuran tiap bulannya, juga program kami SERTAKAN, yaitu program mendaftarkan pekerja yang ada di sekitar kita, seperti ART nya, sopir nya, ini akan semakin mudah,” paparnya.
Zainudin menambahkan pekerja informal seperti pedagang, petani dan nelayan memang memiliki keunikan dan karakteristik masing-masing. Sehingga, dibutuhkan pendekatan khusus dalam mengedukasi dan mengajak untuk mendaftarkan dirinya menjadi peserta. Untuk itu, pihaknya terus gencar mengkampanyekan ‘Kerja Keras Bebas Cemas’ agar setiap orang dengan profesi pekerjaan apapun mengerti makna penting perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.
“Atas apa yang sudah dilakukan oleh Pemprov Jambi ini semoga menjadi contoh yang luar biasa dan ditiru oleh seluruh pemda, sehingga cita-cita kita melihat pekerja Indonesia yang sejahtera akan segera terwujud,” pungkas
(red ilham)
