Pemprov Jambi Daftarkan 78 Ribu Pekerja Jadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan

Ilhamsyah

- Penulis

Senin, 16 Januari 2023 - 10:33 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jakarta,MA-Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi mendaftarkan sebanyak 78 ribu pekerja rentan yang berada di setiap desa dan kelurahan dalam program BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK). Seluruh pekerja yang terdaftar itu akan mendapatkan perlindungan dari risiko kecelakaan kerja dan kematian.

Diketahui, hal ini merupakan turunan program pembangunan yang digagas Gubernur Jambi Al Haris seperti DUMISAKE dan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (BKBK). BKBK sendiri merupakan program penguatan desa dalam rangka melaksanakan pembangunan masyarakat yang mana mendapat alokasi dana provinsi sebesar Rp 100 juta per desa/kelurahan.

Berangkat dari program BKBK tersebut, sebanyak 10% dari dana bantuan desa dan kelurahan diberikan untuk menjamin sebanyak 78 ribu pekerja rentan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Pelaksanaan program BKBK ini diatur melalui Pergub No 16 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus dan Keputusan Gubernur Jambi Nomor: 853/KEP.GUB/DP3AP2-4.2/2022.

ADVERTISEMENT

ads.

SCROLL TO RESUME CONTENT

 

BACA JUGA  TIBA DI JAMBI, PANGDAM II/SRIWIJAYA DISAMBUT DANREM 042/GAPU DAN FORKOPIMDA

Sebagai realisasi hal tersebut, Direktur Kepesertaan BPJAMSOSTEK Zainudin bersama Al Haris secara langsung memberikan santunan kematian serta manfaat beasiswa pendidikan anak kepada 6 orang ahli waris dari pekerja yang didaftarkan melalui program BKBK pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jambi di Gedung DPRD, Jumat (6/1).

BPJS Ketenagakerjaan Perkenalkan Fitur E-Klaim untuk Pekerja Migran
Dalam kesempatan itu, Zainudin turut mengapresiasi komitmen tinggi dan kepedulian yang ditunjukan oleh Gubernur Al Haris dalam menjamin terciptanya perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.

“Apa yang dilakukan oleh Pemprov Jambi ini merupakan yang pertama, ini juga sudah sejalan dengan apa yang diinginkan oleh Bapak Presiden kita, kita akan mulai membangun dari yang paling luar, dari desa dan kelurahan,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (6/1/2023).

“Hampir 65% pekerja Informal atau pekerja bukan penerima upah terdapat di desa dan kelurahan, sehingga perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan juga sebaiknya dimulai dari desa dan kelurahan,” sambungnya.

BACA JUGA  Danrem 042/Gapu Resmikan Kantor Koramil 419-05/Geragai

Zainudin menjelaskan sepanjang tahun 2022, BPJS Ketenagakerjaan telah membayarkan manfaat kepada seluruh peserta di Provinsi Jambi senilai Rp 304 miliar dengan jumlah kasus sebanyak 26 ribu kasus. Sementara untuk kepesertaan Non ASN telah menerima manfaat sebesar Rp 1,1 miliar dengan jumlah 34 kasus selama 2022.

Sadar Pentingnya Jadi Peserta JKN, Pengusaha Ini Daftarkan Pekerjanya
Lebih lanjut, Zainudin mengungkapkan BPJAMSOSTEK saat ini memiliki 4 ekosistem yang akan menjadi fokus penambahan peserta penerima perlindungan di tahun 2023. Di antaranya ekosistem desa seperti perangkat desa, RT/ RW, Bhabinkamtibmas.

Kemudian, ekosistem pasar yang di dalamya terdapat pasar modern dan tradisional, ekosistem pada e-commerce dan UMKM, serta yang terakhir ekosistem pada pekerja rentan seperti pekerja informal atau pekerja bukan penerima upah, pekerja miskin dan tidak mampu.

“Kami akan fokus pada pekerja informal yang memang jumlahnya sangat banyak, beberapa langkah akan kami tempuh antara lain menggunakan sistem keagenan dan juga sistem auto debet, ini akan memudahkan pekerja informal untuk membayar iuran tiap bulannya, juga program kami SERTAKAN, yaitu program mendaftarkan pekerja yang ada di sekitar kita, seperti ART nya, sopir nya, ini akan semakin mudah,” paparnya.

BACA JUGA  AL HARIS : SAFARI RAMADHAN MOMEN YANG TEPAT UNTUK SILATURAHMI

Zainudin menambahkan pekerja informal seperti pedagang, petani dan nelayan memang memiliki keunikan dan karakteristik masing-masing. Sehingga, dibutuhkan pendekatan khusus dalam mengedukasi dan mengajak untuk mendaftarkan dirinya menjadi peserta. Untuk itu, pihaknya terus gencar mengkampanyekan ‘Kerja Keras Bebas Cemas’ agar setiap orang dengan profesi pekerjaan apapun mengerti makna penting perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.

“Atas apa yang sudah dilakukan oleh Pemprov Jambi ini semoga menjadi contoh yang luar biasa dan ditiru oleh seluruh pemda, sehingga cita-cita kita melihat pekerja Indonesia yang sejahtera akan segera terwujud,” pungkas

 

 

(red ilham)

Berita Terkait

Tindakan Tegas Ditpolairud Polda Jambi, Lakukan Penyelidikan Hingga Tetapkan Tersangka
Terkait Tongkang Tabrak Jembatan, BPJN Jambi Sebut Masih Aman Dilalui dan Minta PPTB lakukan Perbaikan
Gerebek Satu Rumah dan Base Camp Narkotika, Tim Gabungan Operasi Antik Polda Jambi Temukan Alat Hisap
Kapolri Beri Penghargaan Casis Bintara Jari Putus Dibegal Masuk Bintara Polri
Wagub Sani Apresiasi Sekolah Lapang Iklim (SLI) Operasional, Bantu Petani Dengan Ilmu Pengetahuan
Diduga Jadi Tempat Penimbunan BBM Ilegal, 9 Gudang di Kota Jambi Dilakukan Pengecekan.
Miliki SK Menteri LHK, Dishut Jambi: Kelompok Tani Karya Makmur Berhak Mengelola Lahan
Gubernur Al Haris: UT Pelopor Pendidikan Jarak Jauh dan Merdeka Belajar
Berita ini 13 kali dibaca
Tag :

Berita Terkait

Jumat, 17 Mei 2024 - 11:22 WIB

Tindakan Tegas Ditpolairud Polda Jambi, Lakukan Penyelidikan Hingga Tetapkan Tersangka

Jumat, 17 Mei 2024 - 11:12 WIB

Terkait Tongkang Tabrak Jembatan, BPJN Jambi Sebut Masih Aman Dilalui dan Minta PPTB lakukan Perbaikan

Jumat, 17 Mei 2024 - 11:07 WIB

Gerebek Satu Rumah dan Base Camp Narkotika, Tim Gabungan Operasi Antik Polda Jambi Temukan Alat Hisap

Kamis, 16 Mei 2024 - 13:14 WIB

Wagub Sani Apresiasi Sekolah Lapang Iklim (SLI) Operasional, Bantu Petani Dengan Ilmu Pengetahuan

Rabu, 15 Mei 2024 - 17:17 WIB

Miliki SK Menteri LHK, Dishut Jambi: Kelompok Tani Karya Makmur Berhak Mengelola Lahan

Rabu, 15 Mei 2024 - 15:49 WIB

Gubernur Al Haris: UT Pelopor Pendidikan Jarak Jauh dan Merdeka Belajar

Rabu, 15 Mei 2024 - 15:39 WIB

Para pekerja proyek pembangunan tidak menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Rabu, 15 Mei 2024 - 13:28 WIB

Diduga Beberapa Kades Kecamatan Taman Rajo Berurusan Dengan Tipikor

Berita Terbaru