LSM LIPPAN DPK BUNGO dan LSM MERA Indonesia dan lembaga bantuan hukum republik indonesia (LBHRI )dalam waktu dekat ini akan menggelar aksi damai di Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati)

Editor - Ilhamsyah

Sabtu, 4 Maret 2023 - 18:32 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jambi,MA-LSM LIPPAN DPK BUNGO dan LSM MERA Indonesia dan lembaga bantuan hukum republik indonesia (LBHRI )dalam waktu dekat ini akan menggelar aksi damai di Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jambi dalam rangka mempertanyakan sejauh mana proses laporan dugaan korupsi pembangunan arena MTQ ke-49 di Kabupaten Bungo.

 

Ada 5 unsur yang di pertanyaan oleh Ketua LSM LIPPAN DPK Bungo dan ketua LSM MERA Indonesia ILHAMSYAH,SH dan sekjen ( LBHRI )DENI beserta anggota mempertanyakan Kepala Kejati Propinsi Jambi sebagai berikut :

 

Meminta kepada Bapak Kajati Menjelaskan sejauh mana proses penyelidikan kasus dugaan

korupsi pembangunan arena MTQ ke-49 di Kabupaten Bungo diatas tanah seluas 5 (lima) hektar

disinyalir menelan dana Rp. 50 milyar, tahap pertama yakni bangunan MTQ Rp.16,5 milyar,

tahap kedua Rp. 9 milyar, serta perubahan kontrak yang dikenal dengan contract change

order (CCO) senilai Rp. 3,2 milyar dan proyek jalan menuju arena MTQ 4 km sebesar Rp. 23

BACA JUGA  28 Orang Siswa SIP Angkatan Ke-53 Gelombang 1 T.A. 2024 Ikuti Pembukaan Latja Dan Latnis Di Polresta Jambi

milyar, di tambah pemasangan lampu jalan dan tiang monopole sebesar Rp. 1,5 milyar.

Meminta kepada Bapak Kajati Propinsi Jambi untuk transparan dan ekstra dalam melakukan

pemeriksaan terhadap kasus dugaan korupsi dan dugaan mark up dana pembangunan arena

MTQ ke-49 di Kabupaten Bungo.

Meminta kepada Bapak Kajati Propinsi Jambi untuk selalu mempublikasikan proses

penyelidikan dan pemeriksaan terhadap tersangka kasus dugaan korupsi dana pembangunan

MTQ ke-49 di Kabupaten Bungo.

Meminta kepada Bapak Kajati memanggil serta memeriksa Ketua DPRD Kabupaten Bungo

BACA JUGA  Wagub Sani: Ramadhan adalah Bulan Paling Mulia

untuk mengklarifikasi kan dugaan penetapan anggaran untuk pembangunan arena MTQ ke-49

tidak mengacu pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku disinyalir salah satu

penetapan anggaran tidak ada pengesahan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Kabupaten Bungo.

Meminta kepada Bapak Kajati memanggil Ketua DPRD Kabupaten Bungo untuk mejelaskan sejauh mana

proses pengembalian serta tindak lanjut temuan BPK dalam pembangunan arena MTQ Ke-49 Tingkat Provinsi Jambi di Kabupaten Bungo.

 

(Abunjani)

Berita Terkait

Polda Jambi Gelar Konferensi Pers, DPO Narkotika Berhasil Ditangkap di Tanjab Barat
Ditreskrimsus Polda Jambi Tertibkan Penyalahgunaan Migas
Jaga Kedaulatan Energi Nasional Polda Jambi Berhasil  Ungkap Tindak Pidana Migas
Ketua FRIC Jambi Apresiasi Kinerja Kasat Narkoba Polresta Jambi , Seminggu Menjabat Berhasil Ungkap Kasus 2 kg Sabu dan 5051 Pil Ekstasi
Puskesmas Kecamatan Taman Rajo  Menggelar Acara Halalbihalal
PT. SAS Bungkam Idealis dan Harga diri, ditengah Jeritan Masyarkat
Polda Jambi Sosialisasikan QR Code Yanduan Online Propam Polri Lewat Podcast Live Streaming
Apel Pagi Personel Polda Jambi, Kapolda Tekankan Kesehatan dan Pelayanan Usai Idul Fitri 1447 H
Berita ini 42 kali dibaca
Tag :

Berita Terkait

Jumat, 3 April 2026 - 09:54 WIB

Ketum FRIC H. Dian Surahman ” Tunjukkan Rasa Memiliki Organisasi Satu Komando Yang solid dan loyalitas “

Rabu, 1 April 2026 - 14:10 WIB

Ketua Umum Fast Respon Indonesia Center (FRIC) Tegaskan Pentingnya Implementasi Penegakan Hukum yang Konsisten dan Tegas

Kamis, 26 Maret 2026 - 10:58 WIB

Tinjau Jasa Marga Command Center, Kapolri Pastikan Penanganan Arus Balik Berjalan Lancar dan Aman

Minggu, 8 Maret 2026 - 17:26 WIB

Ketum FRIC Diharapkan Setiap Wilayah Berpartisipasi  Dirikan Pos Siaga Mudik Lebaran

Selasa, 24 Februari 2026 - 19:52 WIB

Kapolri Instruksikan Oknum Brimob di Maluku Dihukum Berat

Senin, 16 Februari 2026 - 10:22 WIB

Ketum FRIC Apresiasi Ketegasan Pimpinan Polri Terhadap Eks Kapolres Bima Kota

Selasa, 27 Januari 2026 - 20:21 WIB

Kedudukan Polri dan Masa Depan Demokrasi Indonesia

Selasa, 20 Januari 2026 - 06:25 WIB

Putusan MK: Wartawan Tak Dapat Langsung Dituntut Pidana Karena Kerja Jurnalistiknya

Berita Terbaru