MERANGIN,MA – Puncak kekecewaan mewarnai aksi Solidaritas Wartawan Merangin (SWM) di Mapolres Merangin, Senin (7/9/2026). Alih-alih mendapatkan klarifikasi tegas, puluhan jurnalis justru diperlakukan dingin. Kapolres Merangin, AKBP Kiki Firmansyah, absen total saat massa menuntut penjelasan terbuka terkait nasib dua unit excavator yang terseret dugaan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Pulau Rayo.
Aksi yang bermula dari halaman Kantor Kominfo Kabupaten Merangin ini berubah menjadi konfrontasi simbolik di gerbang kepolisian. Massa tidak datang untuk mencari keributan, melainkan mendesak transparansi. Namun, alasan klise bahwa Kapolres sedang “mengikuti rapat di Kantor Bupati” ditolak mentah-mentah oleh para wartawan. Bagi SWM, ketidakhadiran orang nomor satu di Polres tersebut bukan sekadar masalah jadwal, melainkan indikasi adanya sesuatu yang ingin disembunyikan.
ADVERTISEMENT
.SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kami datang untuk meminta penjelasan, bukan disuruh pulang atau dialihkan ke bawahan. Jika tangan Anda bersih dan proses hukumnya terang, mengapa takut berhadapan langsung dengan pers?” tanya seorang orator dengan nada tinggi, mewakili rasa frustrasi massa.
Ketegangan kian memanas ketika pihak kepolisian bersikeras agar massa masuk ke ruangan untuk audiensi tanpa kehadiran Kapolres. Penolakan keras dilayangkan. Massa menilai dialog tanpa pimpinan tertinggi hanyalah formalitas kosong yang tidak akan menghasilkan jawaban substansial.
Tuntutan SWM sangat spesifik dan menohok:
1. Keberadaan Fisik Alat Berat: Di mana tepatnya dua unit excavator tersebut kini berada? Siapa yang mengamankan dan berdasarkan perintah siapa alat itu dipindahkan?
2. Status Hukum: Apa status legalitas penahanan alat berat tersebut? Apakah sudah masuk dalam barang bukti resmi atau masih dalam status ambigu?
3. Dugaan Transaksi Gelap: Klarifikasi tuntas atas isu beredar mengenai pembayaran Rp150 juta yang diduga sebagai biaya mediasi atau pelepasan alat berat.
“Jangan jawab dengan pernyataan normatif. Jika isu Rp150 juta itu fitnah, buktikan dengan dokumen dan alur investigasi yang transparan. Jika benar, tindak lanjuti pelakunya. Masyarakat lelah dengan teka-teki,” tegas Aat Sudrajat, salah satu orator SWM, didampingi rekan-rekannya seperti Ady Lubis, Erwin Majam, H. Sukarlan, dan Gondo Irawan.
Meskipun akhirnya sebagian massa mau masuk ke aula untuk audiensi dengan perwakilan pejabat seperti Kasat Reskrim, Kabag Ops, Kasat Intelkam, Wakapolres, dan Kapolsek Bangko, suasana tetap dingin. Batas waktu 30 menit diberikan sebagai ultimatum kehadiran Kapolres. Namun, hingga detik-detik terakhir, kursi Kapolres tetap kosong.
Penjelasan yang diberikan jajaran polisi dinilai setengah hati dan tidak menjawab akar persoalan. Massa merasa dikasihani dengan jawaban birokratis yang jauh dari fakta lapangan. Kekecewaan ini bukan tanpa dasar; publik berhak tahu apakah penegakan hukum terhadap PETI dilakukan secara konsisten atau justru tebang pilih demi kepentingan tertentu.
H. Sukarlan, mewakili SWM, menyatakan langkah selanjutnya akan lebih serius. “Kami sangat kecewa. Ini catatan merah bagi kredibilitas Polres Merangin. Kami akan bawa kasus ini ke Polda Jambi. Kami ingin pemeriksaan independen. Jangan biarkan pertanyaan publik menggantung hanya karena atasan takut bertemu pers.”
Aksi berakhir dengan pembubaran tertib, namun meninggalkan luka mendalam pada kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian setempat. Ketidakhadiran Kapolres bukan sekadar absensi fisik, melainkan absensi moral dalam melayani hak publik atas informasi.
Kini, bola panas ada di tangan Polda Jambi. Apakah dugaan PETI dan transaksi Rp150 juta ini akan diusut tuntas hingga ke akar-akarnya, ataukah hanya akan tenggelam dalam birokrasi yang lambat? Publik menunggu. SWM menegaskan akan terus mengawal isu ini sesuai koridor hukum dan kode etik jurnalistik, tanpa kompromi terhadap ketidaktransparanan.(Cepi)
