Deny Irawan, SH Sekretaris LBH-RI Provinsi Jambi, Merupakan Putra Daerah Bungo, Meminta Pemerintah Daerah Bungo Menganti Dirut BUMD dan bekerjasama dengan PT. BRASU dalam pengelolaan WIUPK Exs. PKP2B PT. NTC*

Ilhamsyah

- Penulis

Sabtu, 19 November 2022 - 20:41 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jambi, MA – Menyikapi hasil hearing LBH-RI Provinsi Jambi dengan Dirjen Minerba pada waktu yang lalu, Sekretaris LBH RI Deni Irawan, SH, terkait dengan pelaksanaan Permen ESDM Nomor 16 Tahun 2021

Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri ESDM N 7 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, Dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara, Berpedoman dengan Hasil Keputusan Amar Putusan Mahkamah Agung Nomor : 212 PK/TUN 2020 tanggal 6 agustus 2020 tentang dikabulkannya Permohonan Peninjauan kembali (PK-MA) PT Bungo Dani Mandiri Utama / Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Bungo untuk mendapat hak kelola/penguasaan wilayah izin usaha pertambangan Khusus (WIUPK).

Berdasarkan keterangan yang diperoleh bahwa pada proses lelang kedua tidak ada satupun perusahaan yang berminat mengikuti lelang WIUPK tersebut, Kecuali PT. BRASU yang saat ini masih memiliki IUP di luar WIUPK namun masih diwilayah Rantau Pandan Kab Bungo.

ADVERTISEMENT

ads.

SCROLL TO RESUME CONTENT

Berangkat dari kepedulian dengan masyarakat daerah Kabupaten agar pengelolaan SDA dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dengan tetap mengacu kepada aturan UU dan Peraturan yang berlaku, Maka Kami LBH-RI meminta kepada Pemerintah Kabupaten Bungo untuk segera mempersiapkan PT BDMU BUMD Bungo dengan manajemen baru yang lebih profesional dalam pengelolaan Tambang batu bara Tersebut.

Tentunya harus dilakukan pengantian Nahkoda atau Dirut PT. BDMU dengan anak negeri yang lebih muda dan profesional.

BACA JUGA  Bupati Drs H Anwar Sadat M.Ag Menghadiri Sekaligus Membuka Secara Resmi Acara Musyawarah Adat Melayu Jambi,Yang Terpilihnya  Datuk Dr Ahmad Ridwan,S.Ag.M.Pdi. Ketua Lam Di Tanjab barat.

PT. BDMU BUMD Bungo wajib bekerjasama dengan PT. BRASU (Lokal) yang Lebih dulu memiliki IUP di wilayah tersebut dan memiliki modal kuat agar kegiatan penambangan akan berjalan baik dan profesional.

PT  BRASU, Perusahaan Anak Negeri Bungo ini akan merangkul Pekerja Lokal, ini dilakukan agar pemerataan ekonomi dan perputaran uang akan langsung dirasakan oleh masyarakat.

Ini kami lakukan semata-mata sebaga solusi dalam pengelolaan SDA khususnya Batu Bara di Kawasan WIUPK Exs. PT NTC

“Nanti dari hulu sampi hilir semua dikelola oleh perusahaan putra daerah, tidak ada lagi penguasaan monopoli oleh orang luar, yang membuat tata kelola tambang batubara tidak bertanggung Jawab, Artinya jika kita semua putra daerah yang mengelola akan ada rasa tanggung jawab terhadap lingkungan, Sosial Ekonomi, dan Kemaslahatan Masyarakat kami sendiri, ujar Deni irawan, SH

Kita akan tegas, semua tanggung jawab Kaidah Penambangan yang baik akan menjadi syarat utama..!

Kapan waktunya, Kami tunggu komitmen kepala Daerah, Jika ingin meningkatkan PAD daerah.. Kami LBH-RI Provinsi Jambi siap di garda terdepan mewujudkan rencana strategis ini.

 

“Jika ditanya kapan,, tunggu saja yang jelas tahun depan kita mulai Aktion semua sedang dipersiapkan… “Jawab Deny Tegas dan Santai”

Deny Irawan, SH Sekretaris LBH-RI Provinsi Jambi, Merupakan Putra Daerah Bungo, Meminta Pemerintah Daerah Bungo Menganti Dirut BUMD dan bekerjasama dengan PT. BRASU dalam pengelolaan WIUPK Exs. PKP2B PT. NTC*

BACA JUGA  SMSI Kabupaten Bungo Hadiri Buka Puasa Bersama PT.KIM

Jambi, MA-Menyikapi hasil hearing LBH-RI Provinsi Jambi dengan Dirjen Minerba pada waktu yang lalu, Sekretaris LBH RI Deni Irawan, SH, terkait dengan pelaksanaan Permen ESDM Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri ESDM N 7 Tahun 2020 Tentang Tata Cara

Pemberian Wilayah, Perizinan, Dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara, Berpedoman dengan Hasil Keputusan Amar Putusan Mahkamah Agung Nomor : 212 PK/TUN 2020 tanggal 6 agustus 2020 tentang dikabulkannya Permohonan Peninjauan kembali (PK-MA) PT Bungo Dani Mandiri Utama / Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Bungo untuk mendapat hak kelola/penguasaan wilayah izin usaha pertambangan Khusus (WIUPK).

Berdasarkan keterangan yang diperoleh bahwa pada proses lelang kedua tidak ada satupun perusahaan yang berminat mengikuti lelang WIUPK tersebut, Kecuali PT. BRASU yang saat ini masih memiliki IUP di luar WIUPK namun masih diwilayah Rantau Pandan Kab Bungo.

Berangkat dari kepedulian dengan masyarakat daerah Kabupaten agar pengelolaan SDA dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dengan tetap mengacu kepada aturan UU dan Peraturan yang berlaku, Maka Kami LBH-RI meminta kepada Pemerintah Kabupaten Bungo untuk segera mempersiapkan PT BDMU BUMD Bungo dengan manajemen baru yang lebih profesional dalam pengelolaan Tambang batu bara Tersebut.

BACA JUGA  Anev Posko Presisi, Wakapolri Ungkap Pentingnya Cooling System Jelang Pemilu 2024

Tentunya harus dilakukan pengantian Nahkoda atau Dirut PT. BDMU dengan anak negeri yang lebih muda dan profesional.

PT. BDMU BUMD Bungo wajib bekerjasama dengan PT. BRASU (Lokal) yang Lebih dulu memiliki IUP di wilayah tersebut dan memiliki modal kuat agar kegiatan penambangan akan berjalan baik dan profesional.

PT BRASU, Perusahaan Anak Negeri Bungo ini akan merangkul Pekerja Lokal, ini dilakukan agar pemerataan ekonomi dan perputaran uang akan langsung dirasakan oleh masyarakat.

Ini kami lakukan semata-mata sebaga solusi dalam pengelolaan SDA khususnya Batu Bara di Kawasan WIUPK Exs. PT NTC

“Nanti dari hulu sampi hilir semua dikelola oleh perusahaan putra daerah, tidak ada lagi penguasaan monopoli oleh orang luar, yang membuat tata kelola tambang batubara tidak bertanggung Jawab, Artinya jika kita semua putra daerah yang mengelola akan ada rasa tanggung jawab terhadap lingkungan, Sosial Ekonomi, dan Kemaslahatan Masyarakat kami sendiri, ujar Deni irawan, SH

Kita akan tegas, semua tanggung jawab Kaidah Penambangan yang baik akan menjadi syarat utama..!
Kapan waktunya, Kami tunggu komitmen kepala Daerah, Jika ingin meningkatkan PAD daerah.. Kami LBH-RI Provinsi Jambi siap di garda terdepan mewujudkan rencana strategis ini.

“Jika ditanya kapan,, tunggu saja yang jelas tahun depan kita mulai Aktion semua sedang dipersiapkan… “Jawab Deny Tegas dan Santai”

 

Ilham

Berita Terkait

Wagub Sani : Pramuka Miliki Peran yang Sangat Strategis
Menyambut Hari Bhayangkara ke-78, Pejabat Utama Polda Jambi lakukan Anjangsana
Dandim 0415/Jambi Sambut Kunjungan Kerja Pangdam II/Sriwijaya
Polda Jambi dan Korem 042/Garuda Putih melaksanakan olahraga bersama dalam rangka menyambut Hari Bhayangkara ke-78 Tahun 2024
Polresta Jambi Raih Juara 1 Kejuaraan Tenis Meja 2024 Kapolda CUP.
Peringatan Hari Bhayangkar ke 78, Polsek Kota Baru Serahkan Beasiswa kepada Dua Siswa SMA
Adanya Aduan Masyarakat Tim Patroli Serigala Kota Jambi Berhasil Mengamankan Gank Motor Yang sedang Beraksi Merampas Motor Masyarakat
Semarak Idul Adha di Kodim 0415/Jambi: Momentum Kebersamaan dan Pengorbanan.
Berita ini 18 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 22 Juni 2024 - 11:27 WIB

Wagub Sani : Pramuka Miliki Peran yang Sangat Strategis

Jumat, 21 Juni 2024 - 20:44 WIB

Menyambut Hari Bhayangkara ke-78, Pejabat Utama Polda Jambi lakukan Anjangsana

Jumat, 21 Juni 2024 - 20:22 WIB

Dandim 0415/Jambi Sambut Kunjungan Kerja Pangdam II/Sriwijaya

Jumat, 21 Juni 2024 - 19:59 WIB

Polresta Jambi Raih Juara 1 Kejuaraan Tenis Meja 2024 Kapolda CUP.

Jumat, 21 Juni 2024 - 07:27 WIB

Peringatan Hari Bhayangkar ke 78, Polsek Kota Baru Serahkan Beasiswa kepada Dua Siswa SMA

Kamis, 20 Juni 2024 - 13:23 WIB

Adanya Aduan Masyarakat Tim Patroli Serigala Kota Jambi Berhasil Mengamankan Gank Motor Yang sedang Beraksi Merampas Motor Masyarakat

Kamis, 20 Juni 2024 - 05:56 WIB

Semarak Idul Adha di Kodim 0415/Jambi: Momentum Kebersamaan dan Pengorbanan.

Rabu, 19 Juni 2024 - 17:03 WIB

Gubernur Al Haris: Pengukuhan Kades Muaro Jambi Ke-2 se-Indonesia Setelah Bogor

Berita Terbaru