1000 Tanda Tangan Masyarakat Tolak Pergeseran Tapal Batas Tanjab Barat

Ilhamsyah

- Penulis

Senin, 15 Mei 2023 - 18:39 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Tanjabbar,MA- Khawatir terjadinya konflik disebabkan pergeseran Tapal Batas Tanjung Jabung Barat ke Tanjung Jabung Timur yang menjadi polemik ditengah Masyarakat, Gabungan Aliansi Lembaga Anti Korupsi (GALAK) serukan penggalangan 1000 tanda tangan penolakan.

Aksi penggalangan 1000 Tanda Tangan penolakan Masyarakat terkait pergeseran tapal batas ini oleh Galak yang didalamnya tergabung GERAM Jambi, LSM-JPK DPC Tanjab Barat dan LSM-Petisi28 Tanjab Barat menggelar aksi damai di 2 (Titik) Jalan Protokol dalam Kota Kuala Tungkal.

BACA JUGA  Polri dan Dewan Pers Sosialiasi Perlindungan Kemerdekaan Pers

Selain aksi damai seruan penggalangan 1000 Tanda Tangan Galak juga mendatangi Gedung DPRD Tanjung Jabung Barat guna menyampaikan aspirasi masyarakat menolak pergeseran tapal batas.

ADVERTISEMENT

ads.

SCROLL TO RESUME CONTENT

Abdullah Ketua LSM JPK Jambi mengatakan, aksi yang dilakukan gabungan aktivis ini adalah bentuk penolakan terkait pergeseran tapal batas.

” Kami sudah sampaikan aspirasi ke DPRD dan diterima unsur pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tanjung Jabung Barat,” ungkapnya.

BACA JUGA  Kakanwil Kemenkumham Jambi Hadiri Pembukaan Pekan Olahraga dan Seni HBP Ke-59

Abdullah menyebutkan, bentuk penolakan terhadap dengan tanda tangan masyarakat juga akan dilakukan oleh seluruh Anggota DPRD Tanjung Jabung Barat.

” Pihak DPRD berjanji besok seluruh anggota Dewan akan tanda tangan menolak hal itu,” katanya.

Masih dikatakan Abdullah, tanda tangan ini nantinya akan diserahkan ke Kemendagri bahwa inilah bentuk penolakan Masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang tidak terima wilayahnya bergeser ke Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

BACA JUGA  Kodim 0415/Jambi Terima Manfaat dari Program BRI Peduli TJSL.

” Ini sudah jelas Masyarakat menolak Penggeseran Tapal batas. Ketika Mendagri memaksakan kita khawatir terjadinya konflik dibawah,” tegasnya.

Maka dari itu aksi ini dilakukan guna menghindari terjadinya konflik. Dan aksi bersama ini hanya dimotori beberapa aliansi Gabungan Aktivis dan tidak menutup kemungkinan semua aktivis turut bergabung menolak pembagian wilayah ini.

” Disini kami tidak bercerita siapa yang disalahkan. Semuanya satu tujuan menolak wilayah kita dibagi-bagi,” tukasnya.

 

(red ilham)

Berita Terkait

Suasana Penuh Makna Kalapas Kelas IIB Muara Bulian Bersama Warga Binaan Di Hari Raya Idul Adha 1445 H
Kapolsek sungai gelam IPTU Usaha Sitepu berkurban satu ekor sapi berukuran besar Tahun 2024
Pelaku Pembunuhan Terhadap Gadis Cantik Di Kosan Sinar Berkah Berhasil Ditangkap.
Heboh Temuan Tengkorak Manusia di Sungai Batang Tebo, Diduga Bagian Kepala Korban Pembunuhan Sabtu, 15 Juni 2024
Angkasa Pura II Peduli Bantuan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Bandara STS  
Hj. Iin Kurniasih Tekankan Pentingnya Pencegahan Kekerasan di Dunia Pendidikan
Dihari Pertama, Satgas Tindak Ops Jaran Berhasil Ungkap Kasus Tindak Pidana Penggelapan
Danrem 042/Gapu : Baksos wujud kepedulian dan tanggung jawab kepada masyarakat
Berita ini 9 kali dibaca
Tag :

Berita Terkait

Selasa, 18 Juni 2024 - 09:50 WIB

Suasana Penuh Makna Kalapas Kelas IIB Muara Bulian Bersama Warga Binaan Di Hari Raya Idul Adha 1445 H

Minggu, 16 Juni 2024 - 16:45 WIB

Pelaku Pembunuhan Terhadap Gadis Cantik Di Kosan Sinar Berkah Berhasil Ditangkap.

Sabtu, 15 Juni 2024 - 11:14 WIB

Angkasa Pura II Peduli Bantuan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Bandara STS  

Jumat, 14 Juni 2024 - 09:36 WIB

Dihari Pertama, Satgas Tindak Ops Jaran Berhasil Ungkap Kasus Tindak Pidana Penggelapan

Jumat, 14 Juni 2024 - 06:53 WIB

Danrem 042/Gapu : Baksos wujud kepedulian dan tanggung jawab kepada masyarakat

Jumat, 14 Juni 2024 - 06:45 WIB

Seorang Petani Menjadi Kurir Dengan Barang Bukti 2 Kg Sabu Ditangkap Tim Bid Brantas BNNP Jambi Di Kabupaten Bungo

Jumat, 14 Juni 2024 - 06:11 WIB

Diduga RAB Pembangunan Desa Pulau Pauh Mark Up Sisa Anggaran Perlu Dipertanyakan

Jumat, 14 Juni 2024 - 05:37 WIB

Diduga Pemdes Muara Danau Kangkangi UU no 14 tahun 2008 dan UU no 6 tahun 2014

Berita Terbaru